Sumber-sumber hukum Indonesia

1.    Undang-Undang Dasar 1945

Merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketentuan lainnya.

2.    Ketetapan MPR

Dalam pasal 3 UUD 1945 ditentukan bahwa MPR menentukan UUD dan GBHN. Dengan istilah ‘menetapkan’ tersebut maka orang berkesimpulan, bahwa produk hukum yang dibentuk oleh MPR disebut ketetapan MPR.

3.    Undang-undang / peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Undang-undang memiliki dua pengertian, yaitu :

a.    Dalam arti materil : peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b.    Dalam arti formal : keputusan tertulis yang dibentuk dalam arti formal sebagai sumber hukum dapat dilihat pada Pasal 5 (1) dan Pasal 20 (1) UUD 1945

4.    Peraturan pemerintah

Untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan DPR, oleh UUD 1945 kepada presiden menetapkan peraturan pemerintah sebelum ada undang-undangnya, sebaliknya suatu undang-undang tidak berlaku efektif tanpa adanya peraturan pemerintah.

5.    Keputusan presiden

UUD 1945 menentukan keputusan presiden sebagai salah satu bentuk perundang-undangan. Keputusan presiden bersifat khusus (einmaleg) adalah untuk melaksanakan UUD 1945, ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dan peraturan pemerintah.

6.    Peraturan pelaksana lainnya

Yang dimaksud disini adalah peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya yang harus dengan tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

7.    Konvensi Ketatanegaraan

Adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan.

8.    Traktat

Adalah perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Ada tiga tahapan yang harus dijalani, yaitu :

    1. Perundingan ( negotiation )
    2. Penandatanganan ( signature )
    3. Pengesahan ( ratification )

Sumber :

http://www.docstoc.com