Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, sanctie, seperti dalam poenale sanctie yang terkenal dalam sejarah Indonesia di masa kolonial Belanda

Sanksi yang melibatkan negara:

1.      Sanksi internasional, yaitu langkah-langkah hukuman yang dijatuhkan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap negara lain karena alasan-alasan politik.

2.      Sanksi diplomatik, yaitu penurunan atau pemutusan hubungan diplomatik, seperti misalnya penurunan tingkat hubungan diplomatik dari kedutaan besar menjadi konsulat atau penarikan duta besar sama sekali.

3.      Sanksi ekonomi, biasanya berupa larangan perdagangan, kemungkinan dalam batas-batas tertentu seperti persenjataan, atau dengan pengecualian tertentu, misalnya makanan dan obat-obatan, seperti yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap Kuba.

Sanksi Perdata :

Ganti rugi dalam bentuk :

      1. Pengembalian uang atau
      2. Penggantian barang atau
      3. Perawatan kesehatan, dan/atau
      4. Pemberian santunan

    Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi

    Sanksi Administrasi :

    maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), 20, 25

    Sanksi Pidana :

    1. Kurungan :
      1. Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18
      2. Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f
    1. Ketentuan pidana lain (di luar Undang-undang No. 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan Konsumen) jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian
    2. Hukuman tambahan , antara lain :
      1. Pengumuman keputusan Hakim
      2. Pencabuttan izin usaha;
      3. Dilarang memperdagangkan barang dan jasa ;
      4. Wajib menarik dari peredaran barang dan jasa;
      5. Hasil Pengawasan disebarluaskan kepada masyarakat

    Sumber :

    http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=sanksi

    http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/perlindungan-konsumen/